Kamis, 01 November 2018

Selundupkan 44 Kg sabu, Koptu Nurdiyanto dituntut penjara seumur hidup

Viral 24Jam - Selundupkan 44 Kg sabu, Koptu Nurdiyanto dituntut penjara seumur hidup. Personel Yonif 125 Simbisa Kodam I Bukit Barisan, Kopral Satu (Koptu) Nurdianto, dituntut hukuman penjara seumur hidup karena menyelundupkan 44 Kg sabu-sabu. Dia juga dituntut membayar denda Rp 5 miliar subsider 5 bulan kurungan, serta dipecat dari dinas militer.

Selundupkan 44 Kg sabu, Koptu Nurdiyanto dituntut penjara seumur hidup

Tuntutan disampaikan Oditur Kolonel Sus Budiharto di Pengadilan Militer I-02 Medan, Jalan Ngumban Surbakti, Medan, Kamis (1/11).

"Menuntut terdakwa dengan pidana pokok yakni pidana penjara seumur hidup, denda sebesar Rp 5 miliar dan subsider 10 bulan kurungan. Selain itu pidana tambahan dipecat dari militer. Mohon terdakwa agar tetap ditahan," ucap Budiharto di hadapan majelis hakim yang dipimpin Kolonel Chk Bambang Indrawan.

Menurut oditur, Nurdianto telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama.

Oditur menyampaikan sejumlah pertimbangan dalam menuntut Nurdianto. Hal yang memberatkan, terdakwa saat berdinas TNI tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Perbuatannya bisa merusak generasi dan masyarakat Indonesia. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan hanya sekali, akan tetapi sudah yang keenam kalinya. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa sudah mengabdi di TNI dan sudah beberapa kali melaksanakan operasi tugas.

Usai mendengarkan pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pleidoi atau pembelaan. Penasihat hukum Nurdianto menyatakan akan menyampaikan pleidoi pada sidang Senin pekan depan.

Dalam perkara ini, Nurdianto ditangkap terkait jaringan pengedar narkotika yang digulung tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Sumut di Serdang Bedagai, Sumut, pada pertengahan Juli 2017. Ketika itu tim menangkap 8 orang pelaku dan menembak mati 2 orang lainnya. Delapan orang yang ditangkap yakni Anyar, Rofi, Marzuki, Saidul Saragih, Ahmad, Untung, Edy Saputra dan Aiptu Suherianto. Nama terakhir ini merupakan anggota Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pos Polair Pantai Cermin. Dua orang yang ditembak mati yakni Bambang Julianto dan Moh Syafii alias Panjul als Boy.

Delapan pelaku itu sudah dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam pada April 2018 dan putusannya telah dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Tujuh di antaranya dijatuhi hukuman mati, yakni: Anyar, Rofi, Marzuki, Saidul Saragih, Ahmad, Untung dan Suherianto. Seorang lainnya, Edy Saputra dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.

Selain 10 orang itu ternyata terdapat 2 personel TNI yang terlibat, yakni Koptu Nurdianto dan Kopda Fuad, yang merupakan personel TNI AU. Mereka mempunyai peran berbeda. Nurdianto menjemput narkotika dari tengah laut menggunakan perahu motor milik Suherianto. Sementara Fuad mengamankan mobil yang disewa untuk membawa sabu-sabu dari Medan ke Pekanbaru. Namun, persidangan Fuad belum sampai pada pembacaan tuntutan.

Dalam persidangan, Nurdianto mengaku sudah 6 kali menjemput sabu-sabu di tengah laut. Perbuatan itu dilakukannya sejak 2015. Mengenai hal yang enam kali bawa sabu, itu hanya berdasarkan pengakuan saja, dan karena yang terbukti yang terakhir itu saja, yang tanggal 15 Juli 2017. Sementara yang lima kali itu hanya sebuah pengakuan saja. Mengenai siapa pemilik barang (sabu) yang sebelum diberikan kepada terdakwa, ini tidak terungkap, terdakwa hanya melaksanakan dari Aiptu Suherianto saja," papar Budiharto.

Senin, 29 Oktober 2018

4 Fakta Jembatan Tol Suramadu, diresmikan SBY digratiskan era Jokowi

4 Fakta Jembatan Tol Suramadu, diresmikan SBY digratiskan era Jokowi

Viral 24Jam - 4 Fakta Jembatan Tol Suramadu, diresmikan SBY digratiskan era Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggratiskan tarif Jembatan Tol Suramadu yang menghubungkan wilayah Surabaya dan Madura, Sabtu (27/10). Harapannya dapat meningkatkan perekonomian untuk kedua kota tersebut.

Sejak dibangun beberapa tahun lalu, jembatan Suramadu menjadi jalur penting perekonomian antara Surabaya-Madura. Dan berikut fakta-fakta lain tentang Jembatan Suramadu:

1. Jembatan terpanjang di Indonesia
Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya timur Kamal. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge).

Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah Rp 4,5 triliun.

2. Tarif yang mahal
Saat baru diresmikan tahun 2009, tarif tol Jembatan Suramadu dinilai mahal. Untuk golongan I sebesar Rp 30.000, golongan II Rp 45.000, golongan III Rp 60.000, golongan IV sebesar Rp 75.000, golongan V sebesar Rp 90.000 dan golongan VI kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp 3.000.

Karena dinilai mahal, akhirnya tarif Jembatan Suramadu diturunkan 50 persen tahun 2016 dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura.

Tarif tol Jembatan Suramadu ini mencapai Rp 15.000 untuk Golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus). Golongan II (truk dengan dua gandar), Rp 22.500. Golongan III (truk dengan tiga gandar), Rp 30 ribu. Golongan IV (truk dengan empat gandar), Rp 37.500. Golongan V (truk dengan lima gandar), Rp 45 ribu dan khusus roda dua digratiskan.

3. Digratiskan era Jokowi
Secara mengejutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan tarif Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) mulai Sabtu (27/10) lalu. Fungsi jembatan tersebut saat ini berubah menjadi jalan umum dari semula jalan tol.

"Betul (tarif tol Suramadu gratis)," ungkap Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Sementara itu Jokowi berharap, pembebasan tarif jembatan dengan panjang 5.438 meter ini bisa berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura. "Kita harapkan dengan menjadi jembatan non tol biasa pertumbuhan ekonomi, investasi akan datang semakin banyak. Properti, tourisme berkembang di Kabupaten Surabaya, pertumbuhan ekonomi betul-betul kelihatan," katanya.

4. Ini komentar SBY
Bagaimana komentar SBY saat mengetahui Jembatan Suramadu digratiskan Presiden Jokowi? SBY meminta Presiden Jokowi menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu. Menurut dia, Jokowi dapat menjelaskan latarbelakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu. SBY berharap penjelasan itu dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.

"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," ujarnya.

Sabtu, 27 Oktober 2018

Perampok sopan, minta maaf ke korban saat beraksi

Perampok sopan, minta maaf ke korban saat beraksi

Viral 24Jam - Perampok sopan, minta maaf ke korban saat beraksi. Berdalih butuh biaya untuk persalinan istrinya, Deni (33) nekat melakukan perampokan. Dia ditangkap polisi dan kakinya ditembak lantaran melawan.

Deni merampok bersama kakak iparnya IC (DPO), Joni Arifin (26) dan TM yang masih buron terhadap Rizal (41) di Jalan Lebak Rejo, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang, 7 Oktober 2018. Mereka membawa senjata api rakitan sebagai bekal merampok.

Begitu merusak gembok pagar, pemilik rumah curiga. Salah satu pelaku memutuskan aliran listrik dan yang lainnya merusak pintu rumah. Setelah berhasil masuk, mereka menodongkan senpi rakitan dan obeng panjang dan mengancam korban untuk tidak melawan.

Tersangka Deni berperan menyandera salah satu anak korban. Sambil menyandera dengan menodongkan senpi rakitan, Deni meminta maaf kepada korban.

"Maaf saya merampok, istri saya mau melahirkan. Dari pada istri saya yang mati, mending kamu saja yang mati," ungkap tersangka Deni menirukan perkataannya kepada korban di Mapolsek Kemuning, Jumat (26/10).

Warga Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Palembang, itu berdalih baru pertama kali merampok setelah diajak kakak iparnya. Itu dilakukannya untuk biaya lahiran anak keempatnya.

"Saya lagi butuh duit, anak yang kedua lagi sakit dan istri mau lahiran," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Kemuning Palembang AKP Robert P Sihombing mengatakan, penangkapan kedua tersangka berdasarkan rekaman CCTV. Sebab sebelum merampok korban, kawanan itu berupaya melakukan aksi serupa di sekitarnya.

"Rumah Rizal adalah korban kedua setelah rumah pertama gagal. Di tempat pertama ada CCTV jadi terekam," kata Robert.

Dalam aksinya, para pelaku membawa kabur uang tunai senilai Rp 20 juta, lima unit ponsel, perhiasan, serta jam tangan antik. Penyidik masih memburu dua pelaku lain yang turut terlibat.

"Dua tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan. Mereka dijerat 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara," pungkasnya.

Senin, 15 Oktober 2018

Trump hampir dibunuh ketika kunjungi KTT ASEAN di Manila

Trump hampir dibunuh ketika kunjungi KTT ASEAN di Manila

Viral 24Jam - Trump hampir dibunuh ketika kunjungi KTT ASEAN di Manila. Sebuah film dokumenter yang ditayangkan National Geographic kemarin menceritakan adanya upaya pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika dia berkunjung ke KTT ASEAN di Manila, Filipina, tahun lalu. Namun aksi itu berhasil digagalkan oleh pasukan pengamanan presiden atau Secret Service.

Menurut film itu, beberapa hari sebelum KTT ASEAN, tingkat ancaman di Manila meningkat menjadi kritis. Ancaman yang muncul ada kaitannya dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Video-video yang diunggah oleh ISIS mendesak para teroris untuk bersembunyi dan menyergap Trump saat berada di Filipina.

Laman Sputnik News melaporkan, Senin (15/10), Secret Service mengatakan ada unggahan di Twitter yang mengungkapkan seorang bernama Mogul yang bersiap menuju Manila di waktu yang bersamaan dengan Trump.

"Akan berada di Manila pada waktu yang sama dengan Trump," bunyi tweet tersebut, disertai dengan foto Lee Harvey Oswald, pembunuh Presiden AS John F Kennedy.

Badan Rahasia AS melakukan pelacakan terhadap akun Instagram pelaku dan menemukan unggahan gambar buku berjudul 'Cara Membunuh: Sejarah Pasti Sang Pembunuh'.

Secret Service kemudian melacak komputer pelaku dan menemukannya di Manila, hanya beberapa kilometer dari hotel tempat Trump dijadwalkan tinggal.

"Kami dapat mengetahui dia bergerak dekat dengan kami, di mana dia berada, dan melacaknya. Itu adalah bagian terpenting dari menghentikan ancaman," ungkap anggota Secret Service Chad Ragan.

Pesan untuk pemerintahan Anies Baswedan ke depan

Viral 24Jam - Pesan untuk pemerintahan Anies Baswedan ke depan. Sudah setahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno, dilantik Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2017.

Pesan untuk pemerintahan Anies Baswedan ke depan

Waktu 365 hari memang terlalu singkat untuk mengukur kesuksesan Anies memimpin Jakarta. Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta memang kompleks permasalahan mulai dari tata kota, kemiskinan hingga pengangguran.

Tumpukan pekerjaan rumah diharapkan bisa diselesaikan Anies di sisa jabatannya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, mengatakan saatnya Anies membuktikan dirinya pemimpin yang mampu membenahi Jakarta. Anies, kata dia, harus bisa melepaskan diri dari sindrom kontestasi yang dia jalani semasa Pilgub DKI lalu.

"Sekarang, ada baiknya Anies benar bekerja untuk membuktikan dia mampu memimpin Jakarta. Dengan begitu bisa fokus dan gak hilang konsentrasi," kata Endi saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (15/10).

Menurutnya, cara merebut hati masyarakat bukan dengan melonggarkan sesuatu aturan atau kebijakan yang sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya, Anies harus menunjukkan kinerja yang bagus dan memberikan pelayanan publik yang baik.

"Termasuk membuktikan ekonomi tumbuh dan penyediaan lapangan kerja, membenahi birokrasi. Itu cara pencitraan yang baik," jelasnya.

Selain itu, Anies diharapkan lebih tegas pada jajaran ASN. Kelonggaran yang diberikan Anies, kata dia, dimanfaatkan PNS bekerja semaunya.

"Keluhan dari dalam yang saya dengar, kepemimpinan itu gak terlalu tampak hadir, harusnya bisa mengejar kepala dinas untuk kemudian mengontrol belanja anggaran dengan capai target ada. Sebab kalau dibiarkan seperti sekarang gak ada kontrol, kepemimpinan gubernur gak tampak, mereka tak sedang diawasi. Dia akan main-main," katanya.

"Sehingga fungsi gubernur itu bukan cuma koordinasi, tapi kejar kepala dinas yang kerjanya enggak bagus untuk ditagih kerjanya. Termasuk soal daya serap anggaran," imbau Endi.

Jumat, 12 Oktober 2018

Terjun ke politik, artis Kirana Larasati ingin regenerasi politisi tua

Viral 24Jam - Terjun ke politik, artis Kirana Larasati ingin regenerasi politisi tua. Artis peran, Kirana Larasati mengaku mantap terjun ke dunia politik dan menjadi Caleg DPR RI dari Parpol PDI Perjuangan. Menurutnya, sudah saatnya ada regenerasi dan penyegaran wakil rakyat yang didominasi politisi senior.

Terjun ke politik, artis Kirana Larasati ingin regenerasi politisi tua

Wanita kelahiran Jakarta 31 tahun lalu itu menganggap bahwa keterlibatan dan kesadaran kaum milenial dalam dunia politik masih sangat sedikit. Padahal, peran mereka dakam membuat kebijakan sangat diperlukan seiring perkembangan zaman.

"Karena tanpa campur tangan, tanpa kepedulian dari milenial ini, yah masa (kebijakan) akan dibawa sama yang tua-tua terus. Kan mestinya sudah berganti, ada regenerasi," katanya saat ditemui di Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Jumat (12/10) malam.

"Ada hal yang hanya dimengerti milenial. Jadi begini, milenial kita maunya dilihat didengar dimengerti. Bagaimana orang yang segenerasi dengan kita bisa mengerti, jadi baiknya di pemerintahaan ada juga yang milenial. Saya juga kaum milenial," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu pun ia mengimbau kepada pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam konstestasi pemilu di tahun 2019. Apalagi, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, menetapkan sebanyak 32,636 juta pemilih berada di Jawa Barat.

Data tersebut diambil dari daftar pemilih dan pemilih tambahan pada pemilihan gubernur Jawa Barat, serta pemilih pemula yang berusia 17 tahun terhitung mulai 17 April 2019.

Pemilih milenial ia klaim akan serius digarap untuk meraih suara, karena dari data yang dimilikinya, keterlibatan kaum muda untuk memilih di pemilihan umum sangat sedikit.

"Jadi kesadaran itu yang kita garap harus kita tingkatkan lagi," terangnya.

Kirana yang bertarung di Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) mengaku sebenarnya sudah tertarik dengan politik sejak kecil. Namun, dia baru sekarang merasa terpanggil karena momen yang pas.

Terjun ke politik, artis Kirana Larasati ingin regenerasi politisi tua


Jika lolos ke Senayan nanti, masih kata dia, ingin duduk di Komisi VIII (Agama-Sosial-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau Komisi I (Pertahanan-Luar Negeri-Komunikasi dan Informatika-Intelijen).

"Alasannya Komisi VIII tertarik dengan isu perempuan dan anak. Kalau alter-ego saya tertarik dengan pertahanan dan keamanan negara. Memang ini alter-ego sudah lama sekali," tukasnya.

Kirana berjanji akan fokus menjadi wakil rakyat dan rela meninggalkan dunia hiburan yang sudah membesarkannya. "Karena saya fokus di politik. Saya sudah dipilih rakyat, dapat amanah dan digaji dari rakyat. Kalau masalah besar nama kan bisa di mana-mana, tapi yang dicari kan bukan itu, yang dicari apa yang bisa dilakukan bagi masyarakat," ujarnya.

Minggu, 07 Oktober 2018

Tak terima dibohongi, Gerindra kini polisikan Ratna Sarumpaet

Viral 24Jam - Tak terima dibohongi, Gerindra kini polisikan Ratna Sarumpaet. Tak terima dibohongi, Partai Gerindra melaporkan Ratna Sarumpaet ke Polda Metro Jaya, Sabtu (6/10) kemarin. Laporan itu bernomor LP/5381/X/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Tak terima dibohongi, Gerindra kini polisikan Ratna Sarumpaet

Ratna dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum Gerindra DKI, Mohamad Taufiqurrahman mengatakan, apa yang dilakukan Ratna telah merugikan Gerindra.

"Apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet kemarin, juga merugikan nama baik Gerindra, tak terkecuali kita sebagai masyarakat. Akibat kebohongan yang dilakukan Ratna, juga membuat situasi republik yang sedang melaksanakan pilpres ini terganggu. Mengganggu demokrasi yang berjalan. Untuk itu, saya anggap ini perlu diluruskan, perlu disikapi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (7/10).

Saat ini kepolisian telah menetapkan Ratna sebagai tersangka. Namun Taufik menegaskan, dirinya masih berhak untuk melaporkan bekas Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) itu. "Kan, prinsipnya, tiap orang punya hak sama di muka hukum," katanya.

Tak terima dibohongi, Gerindra kini polisikan Ratna Sarumpaet


Dalam laporan itu, Taufiq berharap, kepolisian segera memproses. Pasalnya, apa yang dilakukan Ratna selain merusak nama baik Gerindra juga Prabowo Subianto yang maju dalam pilpres 2019.

"Saya perlu turut andil bagian, supaya tidak timbul Ratna Sarumpaet yang lain. Bola liar atas kebohongan Ratna turut merugikan Pak Prabowo dan Gerindra," tegasnya.

Lebih lanjut Taufiq mengklaim, langkah Gerindra ini membuktikan Prabowo Subianto dan tim pemenangannya tak 'cuci tangan' terkait kebohongan Ratna.

"Justru Pak Prabowo bersikap ksatria, karena telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kekhilafannya mempercayai kebohongan Ratna. Kita juga menjunjung tinggi hukum, makanya mengedepankan proses hukum dalam menyelesaikan masalah ini, bukan dengan balik menyerang, beropini," pungkasnya.